Menurut dia, RUU Perampasan Aset harus mampu memulihkan kerugian negara dan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bahwa harta yang diperoleh secara sah tetap terlindungi.
Untuk itu, dia meminta agar perampasan aset lebih mengutamakan conviction-based atau kepastian hukum terlebih dahulu, yang artinya perampasan aset didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Apabila seseorang masih dapat diproses dan dimintai pertanggungjawaban pidana, menurut dia, jalur itulah yang seharusnya diutamakan. Dengan demikian, menurut dia, kesalahan seseorang harus dibuktikan dan dasar hukum untuk merampas asetnya juga harus jelas.
