"Seseorang tidak kehilangan hak miliknya secara permanen hanya karena dituduh atau ditetapkan sebagai tersangka," ujar Saaqib.

Di sisi lain, menurut dia, mengutamakan conviction-based tidak berarti negara harus membiarkan aset dipindahkan selama proses hukum berlangsung. Pemblokiran atau penyitaan sementara dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang menjaga aset.

"Yang perlu dibedakan adalah tindakan mengamankan aset sementara dengan perampasan yang mengakhiri hak kepemilikan. Perbedaan ini harus dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan salah pengertian," katanya.