NADIKABAR.COM — Perwakilan Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) Saaqib Faiz Baarrffan mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sebaiknya mengatur agar terbuktinya satu tindak pidana tidak berarti seluruh kekayaan seseorang otomatis dapat dirampas.
Menurut dia, RUU Perampasan Aset harus menentukan aset mana yang dapat dikenakan perampasan berdasarkan ketentuan. Kepastian itu, kata dia, penting bagi masyarakat, termasuk keluarga, mitra usaha, dan pihak lain yang mungkin memiliki hak atas aset tersebut.
"Masyarakat tentu menghendaki agar pelaku tidak tetap menikmati kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, kewenangan yang besar harus disertai batas yang jelas," kata Saaqib saat rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, RUU Perampasan Aset harus mampu memulihkan kerugian negara dan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bahwa harta yang diperoleh secara sah tetap terlindungi.
Untuk itu, dia meminta agar perampasan aset lebih mengutamakan conviction-based atau kepastian hukum terlebih dahulu, yang artinya perampasan aset didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Apabila seseorang masih dapat diproses dan dimintai pertanggungjawaban pidana, menurut dia, jalur itulah yang seharusnya diutamakan. Dengan demikian, menurut dia, kesalahan seseorang harus dibuktikan dan dasar hukum untuk merampas asetnya juga harus jelas.
"Seseorang tidak kehilangan hak miliknya secara permanen hanya karena dituduh atau ditetapkan sebagai tersangka," ujar Saaqib.
Di sisi lain, menurut dia, mengutamakan conviction-based tidak berarti negara harus membiarkan aset dipindahkan selama proses hukum berlangsung. Pemblokiran atau penyitaan sementara dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang menjaga aset.
"Yang perlu dibedakan adalah tindakan mengamankan aset sementara dengan perampasan yang mengakhiri hak kepemilikan. Perbedaan ini harus dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan salah pengertian," katanya.
