NADIKABAR.COM — Amerika Serikat menilai kecil kemungkinan China menginvasi Taiwan sebelum tahun 2028. Perkiraan itu merujuk pada perintah Presiden China Xi Jinping kepada militernya agar merampungkan persiapan invasi hingga 2027, jika diperlukan.
Kepada kantor berita Reuters, dua pejabat Amerika mengatakan ada dua alasan di balik kendurnya rencana tersebut. Pertama, kampanye antikorupsi Partai Komunis China yang ikut menyasar petinggi militer. Kedua, pemilu Taiwan pada 2028 yang diharapkan melahirkan pemerintahan yang lebih kooperatif di Taipei.
Beijing dipercaya akan semakin mempertimbangkan invasi militer, jika Partai Progresif Demokratik (DPP), yang berkuasa sejak 2016, mencatat masa jabatan keempat berturut-turut. Terlebih jika Presiden Taiwan saat ini, Lai Ching-te, kembali terpilih, kata para sumber tersebut.
"Kalau itu terjadi, saya kira 2028 bakal menjadi tahun yang cukup serius," ujar salah satu pejabat Amerika. Seperti sumber lainnya, dia berbicara dengan syarat kerahasiaan.
Lai mulai menjabat dua tahun lalu. Dia termasuk pemimpin Taiwan yang berani mewacanakan kemerdekaan, meski sikap resmi Taipei yang pro status quo. Sikapnya kerap membuat Beijing berang.
Republik China alias Taiwan didirikan kaum nasionalis Kuomintang yang terusir dari wilayah daratan usai kalah perang dengan Partai Komunis. Bagi Beijing, pulau di seberang selat itu adalah bagian tak terpisahkan. Namun, Taiwan dengan tegas hanya rakyat yang berhak menentukan masa depan mereka.
Penilaian ini, yang sebelumnya belum pernah dilaporkan, memperbarui pemahaman yang selama bertahun-tahun beredar di kalangan pejabat Amerika: Xi ingin militernya siap untuk kemungkinan merebut Taiwan pada 2027, bertepatan dengan satu abad berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).
China tak pernah menutup kemungkinan menggunakan kekuatan untuk mengendalikan Taiwan. Namun Beijing juga tidak pernah secara terbuka mengonfirmasi adanya perintah agar militernya siap pada 2027.
Sementara Departemen Pertahanan Amerika Serikat menolak berkomentar.
Kedutaan Besar China di Washington dan kantor perwakilan Taiwan di Washington juga belum menanggapi permintaan komentar.
Dalam pidatonya pekan ini, Xi menyinggung Taiwan dan berbicara mengenai upaya mendorong perkembangan damai hubungan kedua sisi Selat Taiwan untuk mencapai "penyatuan kembali".
Target 2027, menurut para analis, lebih merupakan tolak ukur kesiapan militer China ketimbang tenggat waktu untuk melancarkan invasi. Selama bertahun-tahun, target ini menciptakan rasa urgensi di sejumlah pemerintahan Amerika dalam menghadapi China di kawasan Asia-Pasifik.
Komunitas intelijen Amerika sebelumnya juga telah mengisyaratkan kehati-hatian China. Dalam penilaian ancaman tahunannya pada Maret, badan intelijen Amerika mengatakan China, setidaknya saat itu, tidak memiliki rencana untuk menginvasi Taiwan pada tahun berikutnya. Beijing juga masih lebih memilih merebut kendali atas Taiwan tanpa menggunakan kekuatan, jika memungkinkan.
Amerika Serikat merupakan pelindung sekaligus pemasok senjata terbesar Taiwan. Washington resminya tidak mengakui Republik China di Taipei, meski pula menolak penggabungan dengan China daratan. AS dan Taiwan hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik formal.
Para pejabat Amerika memberikan penilaian berbeda mengenai sejauh mana China akan menjadikan hasil pemilihan presiden AS pada 2028 sebagai pertimbangan dalam menentukan tindakan militer.
Tiga sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan Beijing mungkin juga ingin menilai hasil pemilu Amerika, terutama karena semakin banyak pemilih Amerika yang tidak menyukai intervensi militer di luar negeri.
Namun pejabat Amerika pertama mengatakan Beijing memandang Partai Demokrat dan Partai Republik pada dasarnya memiliki posisi yang sejalan mengenai Taiwan.
"China mungkin memiliki preferensi dalam pemilu Amerika 2028. Tapi menurut saya, itu tidak akan menjadi faktor penentu sebesar 15 tahun lalu," ujar pejabat tersebut.
Presiden Amerika Donald Trump selama masa kepresidenannya mengecilkan kemungkinan China menginvasi Taiwan. Tahun lalu, dia bahkan mengatakan Xi telah memberikan jaminan pribadi untuk tidak menginvasi Taiwan selama Trump masih menjabat.
Setelah menjamu Xi di Washington pekan lalu, Trump hanya memberikan sedikit komentar mengenai Taiwan. Dia mengatakan isu Taiwan sempat dibahas dalam pertemuan mereka dan Xi memahami posisi Amerika.
China menyebut Taiwan sebagai isu terpenting dalam persoalan kedaulatan dan keutuhan wilayah.
Beijing sejak lama menyerukan AS agar menghentian penjualan senjata kepada Taiwan, karena dilihat sebagai provokasi perang. Sejak kunjungannya ke Beijing pada Mei lalu, Trump menahan persetujuan paket senjata baru senilai sekitar US$14 miliar. Dia menyebut paket tersebut sebagai "alat tawar-menawar".
Selama bertahun-tahun, strategi Amerika berfokus pada mempersenjatai Taiwan agar mampu menahan pasukan China cukup lama hingga Amerika Serikat dan negara-negara lain datang membantu.
Betapapun juga, Xi belum mencabut perintah agar Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) membangun kapabilitas invasi hingga tahun depan, kata para pejabat AS.
Namun, militer China tahun lalu ikut terdampak kampanye antikorupsi yang digalang Xi, menurut para sumber.
Sejak berkuasa pada 2012, Xi melancarkan kampanye besar-besaran untuk memberantas korupsi dan menegakkan disiplin. Jutaan orang dalam birokrasi China telah diperiksa. Puluhan pejabat senior partai, pemerintahan, dan militer terseret dalam penyelidikan dan kemudian disingkirkan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tentara Pembebasan Rakyat menjadi salah satu sasaran utama kampanye antirasuah. Serangkaian penyelidikan dan pemecatan membuat hanya dua pejabat aktif yang tersisa dari Komite Pusat Militer yang sebelumnya beranggotakan tujuh orang—termasuk Xi sendiri sebagai ketuanya.
Menurut pejabat Amerika tersebut, latihan militer China tahun lalu lebih kecil dan tidak terlalu mengancam dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.
Latihan memang kembali meningkat tahun ini, tetapi pejabat itu mengisyaratkan bahwa para petinggi militer China masih tidak puas dengan tingkat kesiapan mereka.
China diyakini telah menarik pelajaran dari perang di Iran dan Ukraina, yakni perlunya bergerak cepat begitu invasi dimulai dan menghindari konflik berkepanjangan, kata pejabat tersebut.
"Masih terlalu banyak bagian yang belum benar-benar siap untuk apa yang kemungkinan merupakan operasi militer paling sulit yang pernah dilakukan suatu angkatan bersenjata sejak invasi Sekutu ke Normandia," ujar pejabat tersebut.
