Permintaan listrik di kawasan tersebut diperkirakan tumbuh rata-rata 5,3% per tahun pada periode 2026 hingga 2030.
"Energi nuklir dipandang sebagai solusi yang layak untuk menjawab dua tantangan sekaligus, yaitu perubahan iklim dan keamanan energi," kata Chew.
Salah satu alasan pemerintah kembali mempertimbangkan energi nuklir adalah teknologi saat ini sangat berbeda dari teknologi yang digunakan 15 tahun lalu di Fukushima.
SMR telah memperluas pilihan proyek yang dapat dikembangkan. Berbeda dengan reaktor konvensional, SMR dirancang sebagai unit yang lebih kecil dan berpotensi ditambahkan secara bertahap.
"Di masa lalu, pengembangan energi nuklir umumnya berarti membangun reaktor konvensional berukuran sangat besar, dengan masa konstruksi yang panjang, investasi awal yang sangat besar, serta membutuhkan jaringan listrik yang mampu menyerap unit pembangkit berkapasitas sangat besar," kata Jie-Sheng Tan-Soo, asisten profesor sekaligus direktur di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura, kepada DW.
"SMR telah mengubah perdebatan mengenai nuklir di Asia Tenggara karena teknologi ini berpotensi membuat energi nuklir lebih sesuai dengan jaringan listrik yang lebih kecil, negara-negara yang lebih kecil, dan investasi yang dilakukan secara bertahap," tambahnya.
Namun, itu tidak berarti SMR akan menyelesaikan persoalan ekonomi energi nuklir. Banyak desain SMR masih berada pada tahap awal penerapan. Artinya, janji mengenai biaya konstruksi yang lebih murah melalui produksi massal belum terbukti secara luas dalam skala komersial.
Faktor lain yang kembali mendorong energi nuklir ke dalam agenda pemerintah adalah ekspansi pesat data center yang membutuhkan listrik dalam jumlah besar dan pasokan yang andal, kata Julius Cesar Trajano, peneliti di Centre for Non-Traditional Security Studies, RSIS, kepada DW.
IEA memperkirakan konsumsi listrik pusat data di Asia Tenggara akan lebih dari dua kali lipat pada 2030.
Lebih dari 70% kapasitas data center yang ada di kawasan terkonsentrasi di Singapura dan Johor, Malaysia bagian selatan.
"Karena itu, negara-negara kini mempertimbangkan energi nuklir dengan penekanan yang lebih besar pada tata kelola dan kapasitas regulasi dibandingkan dengan upaya-upaya sebelumnya," kata Trajano.
Namun, persoalan tersulit pada dasarnya tetap sama. PLTN, termasuk SMR, tetap membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Negara-negara yang baru mengembangkan energi nuklir juga harus membangun regulator independen, melatih tenaga ahli, serta mengembangkan sistem yang kredibel untuk menangani limbah radioaktif dan situasi darurat.
