Faktor geografis menambah tingkat kesulitan. Sejumlah wilayah di Asia Tenggara rentan terhadap gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami, sehingga pemilihan lokasi serta perencanaan keadaan darurat menjadi sangat krusial.
Energi nuklir juga memberikan tuntutan yang sangat besar bagi institusi negara, kata Tan-Soo. Pemerintah membutuhkan institusi yang membutuhkan waktu lama untuk dibangun dan tetap dapat diandalkan selama puluhan tahun.
"Bagi negara-negara yang baru pertama kali mengembangkan energi nuklir, membangun ekosistem ini dapat membutuhkan upaya sebesar membangun pembangkitnya sendiri," tambahnya.
Dukungan publik juga menjadi persoalan. Survei pemerintah Filipina yang dirilis tahun lalu menemukan bahwa lebih dari 70% responden mendukung potensi energi nuklir untuk penyediaan listrik.
Sebaliknya, Indonesia Energy Transition Outlook 2026 melaporkan bahwa 78% responden menempatkan energi nuklir sebagai sumber energi yang paling tidak mereka pilih.
"Hambatan terbesar adalah kemauan politik untuk melanjutkan adopsi energi nuklir, yang sampai batas tertentu bergantung pada persepsi publik," kata Chew.
Perbedaan kapasitas nasional dan sistem kelistrikan yang sangat besar di antara negara-negara Asia Tenggara juga membuat kecil kemungkinan adanya satu jalur yang sama, kata Trajano.
Vietnam menghidupkan kembali rencana pembangunan PLTN konvensional berukuran besar. Indonesia dan Thailand memberikan perhatian lebih besar pada SMR, sementara Singapura masih membangun keahlian yang diperlukan untuk menentukan apakah energi nuklir memang cocok bagi negara tersebut.
"Jelas ada momentum politik yang jauh lebih besar untuk energi nuklir di Asia Tenggara saat ini dibandingkan satu dekade lalu, dan saya pikir beberapa negara pada akhirnya dapat mengembangkannya," kata Tan-Soo.
"Namun, berpindah dari sekadar mengumumkan ambisi nuklir menuju pembiayaan, perizinan, pembangunan, dan pengoperasian reaktor secara aman merupakan langkah yang sangat besar.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
