NADIKABAR.COM — Pemerintahan yang efektif membutuhkan ASN yang profesional. Karena itu, pemenuhan kebutuhan ASN menjadi bagian dari dukungan Kementerian PANRB terhadap program prioritas presiden.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melaporkan sebanyak 45.594 ASN telah ditugaskan pada Badan Gizi Nasional (BGN), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. Sementara itu, 33.783 sumber daya manusia direkrut untuk bertugas pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Per 1 Oktober 2026, jumlah ASN mencapai 6,72 juta orang. Sebanyak 55 persen di antaranya merupakan perempuan, sementara generasi milenial mendominasi komposisi ASN dengan proporsi 55 persen.
"Tantangannya bukan sekadar jumlah, tetapi bagaimana membangun ASN yang profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas," ujar MenPAN-RB Rini Widyantini dikutip dari website KemenPAN-RB, Kamis (22/10/2026).
Pelayanan Publik kini difokuskan pada masyarakat (citizen centric). Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pengawasan pelayanan publik melalui kanal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).
Persentase tindak lanjut aduan meningkat dari 89 persen pada 2025 menjadi 95 persen (periode Januari-September 2026). Peningkatan ini memperkuat peran pengaduan sebagai sarana evaluasi sekaligus perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Kepuasan masyarakat secara nasional juga mengalami peningkatan. Sebelumnya berada pada angka 88,90 pada tahun 2024, meningkat menjadi 89,45 pada tahun 2025.
