NADIKABAR.COM — Asosiasi Penambang Morowali (Morowali Miners Association) mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto, yang mengarahkan agar 70 persen hasil pertambangan dapat dinikmati negara sebagai upaya mengoptimalkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam.

"Pengelolaan kekayaan sumber daya alam harus berlangsung secara transparan, adil, dan bertanggung jawab serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah penghasil tambang," kata Ketua Asosiasi Penambang Morowali Syahnil Umar dihubungi dari Palu, Sabtu.

Menurut dia, rencana tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan nasional, bukan sekadar meningkatkan penerimaan negara.

Kata dia, persoalan mendasar sektor pertambangan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan besarnya potensi sumber daya mineral, tetapi juga menyangkut sistem perizinan, pengawasan, tanggung jawab lingkungan, serta distribusi manfaat ekonomi yang belum sepenuhnya optimal.

Syahnil menilai peningkatan porsi hasil pertambangan untuk negara harus disertai pembenahan sistem perizinan dan pengawasan guna menutup celah penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindih regulasi, praktik korupsi, serta potensi kebocoran penerimaan negara.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap kewajiban perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi, kegiatan pascatambang, dan pemulihan lingkungan.

Ia menegaskan perusahaan tidak boleh hanya menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya mineral, sementara dampak kerusakan lingkungan justru harus ditanggung masyarakat dan pemerintah.