"Daerah penghasil tidak boleh hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya menegaskan.

Lebih lanjut, Asosiasi Penambang Morowali berharap rencana kebijakan Presiden Prabowo dapat ditindaklanjuti melalui regulasi komprehensif dengan melibatkan pemerintah, pelaku industri, asosiasi pertambangan, serta pengusaha jasa pertambangan nasional dan daerah.

Pelibatan berbagai pihak tersebut dinilai penting agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi dunia usaha.

Syahnil menegaskan dukungan terhadap peningkatan porsi hasil pertambangan untuk negara tidak berarti mengabaikan keberlangsungan investasi. Sebaliknya, kebijakan tersebut harus mampu menciptakan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara, kepastian hukum, tanggung jawab lingkungan, dan iklim investasi yang sehat.

Ia berpandangan reformasi pertambangan tidak seharusnya hanya berorientasi pada besaran hasil tambang yang masuk ke kas negara, tetapi juga memastikan tata kelola sumber daya alam berjalan baik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di daerah penghasil.

"Tujuan akhirnya bukan sekadar memperbesar bagian negara dari hasil tambang, melainkan memastikan kekayaan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," katanya.