Asosiasi juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penerimaan negara dari sektor pertambangan agar nilai ekonomi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat lebih adil bagi negara dan masyarakat.

Namun, menurut Syahnil, skema pembagian hasil tersebut perlu disusun berdasarkan perhitungan ekonomi yang transparan, terukur, dan memiliki landasan hukum yang kuat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan investasi serta kelayakan operasional perusahaan.

Di sisi lain, reformasi tata kelola pertambangan harus memberikan kepastian usaha bagi operator tambang nasional, perusahaan jasa pertambangan, dan pengusaha lokal.

Kepastian tersebut mencakup ruang lingkup pekerjaan, mekanisme kontrak, imbal jasa, perizinan, hingga keberlanjutan kegiatan operasional.

Ia berharap pengusaha jasa pertambangan nasional dan daerah tidak terus berada dalam posisi rentan akibat ketidakpastian kebijakan maupun praktik usaha yang membatasi kesempatan mereka untuk terlibat dalam industri pertambangan.

Menurut dia, daerah penghasil tambang juga harus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan keterlibatan perusahaan nasional, pengusaha lokal, dan tenaga kerja daerah dalam rantai industri pertambangan.