NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan. Menurutnya, koordinasi tersebut perlu difokuskan pada dua aspek utama.
Kedua aspek itu yakni kepastian status dan batas wilayah, serta kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan daerah.
Terkait penyelesaian konflik lahan ini, Bima memaparkan sejumlah poin krusial saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta.
"Ada dua hal yang perlu didiskusikan bersama. Yang pertama adalah perkembangan kepastian status dan batas-batas wilayah. Dan yang kedua adalah isu dengan kesesuaian ruang dan pembangunan," ujar Bima pada keteranangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
