Bima menjelaskan bahwa kepastian status dan batas wilayah menjadi aspek penting dalam mencegah konflik pemanfaatan lahan. Karena itu, diperlukan penyelarasan data kawasan hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta batas administrasi daerah.
Langkah penyelarasan tersebut dinilai penting untuk meminimalkan potensi tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan yang dapat memicu konflik di daerah.
Selain kepastian batas wilayah, Bima juga menyoroti pentingnya kesesuaian pemanfaatan kawasan hutan dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) dengan RTRW serta kebijakan pembangunan daerah. Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan peruntukan kawasan dan kondisi faktual di lapangan agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan.
