Lebih lanjut, Bima turut menegaskan pentingnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas kabupaten atau kota.
"Gubernur ini kan wakil pemerintah pusat. Ini harus menjadi simpul koordinasi dari seluruh persoalan-persoalan lintas kabupaten/kota. Gubernur harus kami dorong untuk melakukan fasilitasi konflik di wilayah, termasuk apabila ada kaitannya dengan batas wilayah dan juga ketidaksesuaian dengan tata ruang," tegas Bima.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong penguatan sinkronisasi data spasial antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini diharap menghasilkan keselarasan informasi sebagai acuan bersama dalam pengambilan kebijakan dan mendukung penanganan konflik secara lebih terkoordinasi.
