NADIKABAR.COM — Pemerintah mengumumkan kebijakan anti deforestasi Uni Eropa atau Europian Union Deforestation Regulation (EUDR) akan diberlakukan mulai 30 Desember 2026. Sejalan dengan itu, eksportir sejumlah komoditas dari Indonesia diminta untuk menyiapkan data geolokasi.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan sejumlah komoditas ekspor harus masuk ke dalam kategori bebas deforestasi dengan menyertakan data hasil geolokasi. Komoditas ekspor yang dimaksud mencakup minyak kelapa sawit (CPO), kopi, coklat, kayu dan turunannya, karet, daging, serta kedelai.

"Jadi saya mengimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu," kata Dradjad dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Dradjad memperkirakan nilai ekspor Indonesia untuk komoditas yang berpotensi terkena ketentuan EUDR mencapai sekitar US$ 7 miliar.

"Saya belum dapat data yang terakhir, tetapi angkanya pernah segitu. Nah ini akan terkena EUDR jika diberlakukan. Jadi saya mengimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu," ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menyiapkan sistem pendukung untuk memenuhi kebutuhan data geolokasi. Dengan demikian, pelaku usaha perlu menindaklanjuti kesiapan tersebut agar persyaratan EUDR dapat dipenuhi.

"BIG itu sebenarnya sudah siap untuk geolokasi. Jadi tinggal teman-teman swasta untuk menindaklanjuti. Sistemnya sudah siap," imbuhnya.

Sebagai informasi, EUDR merupakan regulasi Uni Eropa yang mewajibkan komoditas dan produk tertentu yang dipasarkan di kawasan tersebut terbukti bebas deforestasi, diproduksi sesuai ketentuan hukum negara asal, serta dilengkapi pernyataan uji tuntas (due diligence).

Regulasi yang tertuang dalam Peraturan Uni Eropa (UE) 2023/1115 itu sebelumnya telah mengalami dua kali penundaan penerapan dari jadwal awal pada 30 Desember 2024.

Penundaan pertama menggeser jadwal penerapan ke Desember 2025. Selanjutnya, Uni Eropa kembali menunda pemberlakuan hingga 30 Desember 2026 melalui Peraturan (UE) 2025/2650 untuk memberikan waktu persiapan bagi pelaku usaha dan penyempurnaan sistem administrasi.