Dradjad menegaskan penerapan EUDR merupakan persoalan terpisah dari fasilitas perdagangan Uni Eropa, termasuk Generalised Scheme of Preferences (GSP) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA).
Ia juga mengingatkan fasilitas GSP bagi Indonesia akan berakhir pada awal 2027. Jika IEU-CEPA belum berlaku saat GSP berakhir, ekspor senilai sekitar US$5,6 miliar yang selama ini menikmati preferensi tarif tersebut berpotensi kembali dikenakan tarif normal atau Most Favoured Nation (MFN).
"Kalau IEU-SEPA itu belum selesai, sementara GSP sudah berakhir, itu akan ada sekitar US$5,6 miliar nilai ekspor yang ditopang preferensi GSP yang akan terkena. Karena 44 persen dari ekspor kita itu mendapatkan fasilitas GSP," ucapnya.
Menurut Dradjad, kembalinya tarif MFN dapat meningkatkan biaya produk Indonesia di pasar Eropa. Eksportir harus memilih menanggung kenaikan biaya, menekan margin, atau meneruskannya kepada pembeli. Importir Eropa pun berpotensi mencari pemasok dari negara lain.
"Jadi kita akan kehilangan pasar kalau kita tidak siap,"Β ujar Dradjad.