NADIKABAR.COM — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru terkait Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik (KKEP) Polri. Aturan itu menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketentuan baru itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan peraturan tersebut. Perpol itu disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026. Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma.

"Benar (ada perpol baru)," kata Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11).

Isir juga mengakui rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penerbitan Perpol tersebut. Salah satu ketentuan yang mengalami perubahan mengatur komposisi anggota majelis KKEP, termasuk membuka kemungkinan anggota dengan pangkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Hal itu diatur dalam Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

"Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya," ujarnya.

Adapun pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Susunan organisasi KKEP terdiri atas:a. Ketua;b. Wakil Ketua; danc. Anggota.

Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai anggota KKEP.

Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:a. setingkat lebih tinggib. sama; atauc. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat terduga pelanggar

Pada Pasal 42 ayat (3) mengenai persyaratan pangkat anggota majelis KKEP, sebelumnya, seluruh anggota majelis harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan terduga pelanggar. Kini, anggota majelis KKEP diperbolehkan memiliki pangkat maksimal dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.