"Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP," lanjut dia.
Polri juga mengubah aturan kehadiran terduga pelanggar dalam persidangan etik. Melalui perubahan Pasal 59 ayat (2), sidang KKEP kini dapat dilaksanakan secara daring dengan persetujuan Ketua KKEP.
"Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP," ujar Isir mengutip bunyi aturan baru.
Penyesuaian serupa berlaku untuk susunan keanggotaan KKEP Banding. Pasal 74 ayat (3) sebelumnya mensyaratkan anggota majelis memiliki pangkat sama atau lebih tinggi dari pelanggar.
Dalam aturan baru, anggota KKEP Banding dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat pelanggar.
"Diubah berbunyi menjadi: (3) Keanggotaan dari KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Pelanggar" ujar Isir.
Selain itu, batas maksimal penempatan khusus (patsus) bagi anggota Polri yang menjalani proses etik turut dipersingkat. Ketentuan dalam Pasal 98 ayat (4) yang sebelumnya menetapkan masa patsus paling lama 30 hari kerja kini diubah menjadi maksimal 20 hari kalender sejak personel ditempatkan di tempat khusus.
"Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 109 tentang Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 hari kerja, dirubah berbunyi menjadi d. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 20 hari kalender, mengikuti ketentuan KUHAP," papar Isir.
Perubahan lainnya berkaitan dengan persyaratan pengunduran diri bagi anggota yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c.
Sebelumnya, anggota yang mengajukan pengunduran diri disyaratkan tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun. Dalam aturan terbaru, ketentuan itu diperluas menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
"Dalam arti kalau lebih dari 5 (lima) tahun ancaman pidana sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH," kata Isir.