Perubahan lainnya terdapat pada definisi banding dalam Bab Ketentuan Umum. Dalam aturan sebelumnya, pihak yang berhak mengajukan banding meliputi pelanggar, istri atau suami, anak, maupun orang tua pelanggar. Kini, hak tersebut dibatasi hanya bagi pelanggar.

Perubahan berikutnya menyasar ketentuan Audit Investigasi. Polri menyisipkan ayat (4a) di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15. Ayat tambahan itu mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi dengan melibatkan sejumlah fungsi internal Polri.

Fungsi yang dilibatkan meliputi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.

Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan juga mengalami penyesuaian. Pada Pasal 19 ayat (5), aturan sebelumnya menetapkan surat panggilan dan permohonan kesediaan disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan.

Dalam aturan terbaru, batas waktu tersebut diubah menjadi tiga hari kalender.

"Setelah diubah berbunyi '(5) Surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Perubahanya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender, artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung," ujar Isir.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan tidak ada perlakuan khusus dalam proses sidang etik terhadap Listyo Sigit.

"Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/11).

Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.