NADIKABAR.COM — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru terkait Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik (KKEP) Polri. Aturan itu menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ketentuan baru itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan peraturan tersebut. Perpol itu disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026. Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma.
"Benar (ada perpol baru)," kata Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11).
Isir juga mengakui rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penerbitan Perpol tersebut. Salah satu ketentuan yang mengalami perubahan mengatur komposisi anggota majelis KKEP, termasuk membuka kemungkinan anggota dengan pangkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
Hal itu diatur dalam Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
"Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya," ujarnya.
Adapun pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
Susunan organisasi KKEP terdiri atas:a. Ketua;b. Wakil Ketua; danc. Anggota.
Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai anggota KKEP.
Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:a. setingkat lebih tinggib. sama; atauc. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat terduga pelanggar
Pada Pasal 42 ayat (3) mengenai persyaratan pangkat anggota majelis KKEP, sebelumnya, seluruh anggota majelis harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan terduga pelanggar. Kini, anggota majelis KKEP diperbolehkan memiliki pangkat maksimal dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
"Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP," lanjut dia.
Polri juga mengubah aturan kehadiran terduga pelanggar dalam persidangan etik. Melalui perubahan Pasal 59 ayat (2), sidang KKEP kini dapat dilaksanakan secara daring dengan persetujuan Ketua KKEP.
"Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP," ujar Isir mengutip bunyi aturan baru.
Penyesuaian serupa berlaku untuk susunan keanggotaan KKEP Banding. Pasal 74 ayat (3) sebelumnya mensyaratkan anggota majelis memiliki pangkat sama atau lebih tinggi dari pelanggar.
Dalam aturan baru, anggota KKEP Banding dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat pelanggar.
"Diubah berbunyi menjadi: (3) Keanggotaan dari KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Pelanggar" ujar Isir.
Selain itu, batas maksimal penempatan khusus (patsus) bagi anggota Polri yang menjalani proses etik turut dipersingkat. Ketentuan dalam Pasal 98 ayat (4) yang sebelumnya menetapkan masa patsus paling lama 30 hari kerja kini diubah menjadi maksimal 20 hari kalender sejak personel ditempatkan di tempat khusus.
"Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 109 tentang Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 hari kerja, dirubah berbunyi menjadi d. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 20 hari kalender, mengikuti ketentuan KUHAP," papar Isir.
Perubahan lainnya berkaitan dengan persyaratan pengunduran diri bagi anggota yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c.
Sebelumnya, anggota yang mengajukan pengunduran diri disyaratkan tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun. Dalam aturan terbaru, ketentuan itu diperluas menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
"Dalam arti kalau lebih dari 5 (lima) tahun ancaman pidana sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH," kata Isir.
Perubahan lainnya terdapat pada definisi banding dalam Bab Ketentuan Umum. Dalam aturan sebelumnya, pihak yang berhak mengajukan banding meliputi pelanggar, istri atau suami, anak, maupun orang tua pelanggar. Kini, hak tersebut dibatasi hanya bagi pelanggar.
Perubahan berikutnya menyasar ketentuan Audit Investigasi. Polri menyisipkan ayat (4a) di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15. Ayat tambahan itu mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi dengan melibatkan sejumlah fungsi internal Polri.
Fungsi yang dilibatkan meliputi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan juga mengalami penyesuaian. Pada Pasal 19 ayat (5), aturan sebelumnya menetapkan surat panggilan dan permohonan kesediaan disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan.
Dalam aturan terbaru, batas waktu tersebut diubah menjadi tiga hari kalender.
"Setelah diubah berbunyi '(5) Surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Perubahanya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender, artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung," ujar Isir.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan tidak ada perlakuan khusus dalam proses sidang etik terhadap Listyo Sigit.
"Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/11).
Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.