"Mudah-mudahan tahun ini, semoga itu segera dapat diundangkan sebagai dasar hukum atau payung hukum untuk melaksanakan evaluasi terhadap pengintegrasian pentarifan, terutama di kawasan metropolitan Jabodetabek, di Medan Raya, dan juga di Surabaya Raya," jelasnya.

Dalam catatan NadiKabar, survei online Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menunjukkan 74,1% responden mendukung integrasi tarif tol di Jabodetabek. Dukungan ini berasal dari responden kelompok logistik dan komuter yang rutin menggunakan tol.

"Harapannya, harmonisasi segera rampung dan peraturan menteri dapat segera ditandatangani agar integrasi jalan tol bisa segera dilaksanakan. Tujuannya adalah memperlancar lalu lintas melalui distribusi kendaraan yang lebih merata dan mengoptimalkan ruas-ruas yang saling terhubung," ujar Anggota BPJT, Sony Sulaksono Wibowo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/10/2026).

Sony menjelaskan pembangunan tol telah diarahkan sebagai satu jaringan melalui Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Nasional 2020-2040. Namun, perbedaan urutan pembangunan, keterlambatan ruas pendukung, dan disparitas tarif membuat sebagian ruas padat, sementara jalur alternatif belum dimanfaatkan secara optimal.