Di era Presiden Prabowo, aturan yang tumpang tindih tersebut dipangkas secara drastis. Pengurusan distribusi pupuk diubah menjadi jauh lebih sederhana.
"Kita pelajari ada 145 aturan. Saya rapat di sini, tiga kali rapat, putus. Dari 145 aturan kita ubah menjadi tiga, tinggal tiga. Pupuk dari 6 juta menjadi terserap di 2025 9,5 juta. Apa yang terjadi? Produksi naik," sambung Zulhas.
Selain pupuk, langkah penyederhanaan juga dilakukan pada perbaikan irigasi dan penyesuaian harga gabah petani. Sebelumnya, pembangunan irigasi terhambat pembagian kewenangan antara bupati dan gubernur. Melalui revisi Perpres, pusat kini dapat langsung turun tangan memperbaiki irigasi.
"Begitu juga harga gabah, dari Rp 5.500 kadar air 14, kita ubah menjadi harga Rp 6.500 any quality, nggak pakai kadar air. Petani harganya bagus, nggak repot. Sehingga dia nanam padinya bagus, naik produksi," jelas Zulhas.
Langkah-langkah strategis ini membuahkan hasil nyata pada peningkatan produksi beras nasional. Indonesia berhasil mengubah status dari pengimpor menjadi negara yang surplus beras.
