NADIKABAR.COM — Sebanyak delapan fraksi di DPR disebut telah sepakat akan menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wapres Gibran pada Selasa (10/11).
Hal ini menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah dan surat penyetaraan pendidikan SMAnya.Dari mulai mengikuti pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto hingga niatan menempuh langkah hukum, berikutadalah perkembangan terbaru dari dinamika isu mundurnya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Pertemuan Prabowo-GibranMenteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya pertemuan antara Gibran dan Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11) pagi.Dalam pertemuan yang disebut berlangsung selama 2.5 jam ini, Prasetyo mengatakan Gibran sempat menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari posisi Wapres.
"Dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ujar Pras kepada wartawan.
Terkait niatan tersebut, Pras menegaskan bahwa Prabowo tidak menolak niat Gibran untuk mundur. Namun, Mensesneg satu ini juga menyebut adanya saran-saran yang diberikan Prabowo kepada wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.
"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Dalam diskusi, Presiden banyak berikan saran-saran," terang Pras.
Wapres Gibran kemudian dikabarkan menyampaikan permohonannya untuk diberi kesempatan dalam membuktikan keabsahan dokumen yang ia miliki melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran terlihat masih menjalani kegiatan sebagai Wakil Presiden RI. Pada Selasa (10/11), ia masihmendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara, Jakarta.
Gibran juga sempat memberikan responsnya terkait isu bahwa ia mundur dari posisi Wapres.
