Menurut Deddy, rencana untuk membuktikan keabsahan suket penyetaraan di PTUN tidak masuk akal. Sebab, kesempatan tersebut sudah diberikan sebelumnya, namun tak dimanfaatkan oleh pihak Gibran maupun Kemendikdasmen.
"Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," ucap Deddy.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut dirinya menghormati rencana langkah hukum yang akan ditempuh Gibran.
"Itu kan kita hormati saja. Jadi apa pada prinsipnya kita harus menghormati apa hak dari Mas Gibran untuk melakukannya," ujar Saan.
Namun, Saan mengatakan DPR tetap bisa melanjutkan proses politik hak menyatakan pendapat (HMP) yang diusulkan sejumlah anggota dewan. Oleh karena itu, ia menyebut proses gugatan Gibran di PTUN dapat berjalan paralel dengan proses politik di DPR.
Pengajuan Mundur Tak Harus Melalui Presiden
Di lain sisi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut Prabowo tak harus menyetujui pengunduran diri Gibran.
"Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu, gitu lho," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Jika Gibran hendak mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wapres, maka hal tersebut akan diproses oleh DPR/MPR dan bukan presiden. DPR/MPR pun, ia menyebut, tidak berwenang untuk menolak pengunduran diri Gibran.
