Babak Baru Polemik Wapres Gibran, Mundur atau Dimakzulkan

Ia tak secara gamblang mengatakan niatnya untuk mundur. Namun, Gibran menyebut dirinya menghormati seluruh kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika politik yang terjadi, khususnya terkait polemik ijazahnya."Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," kata Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11).

Menteri Yusril Ikut Buka SuaraMenko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pun memberikan pandangannya terkait langkah hukum yang dilaporkan akan ditempuh oleh Wapres Gibran soal keabsahan ijazahnya.

Ia menyebut tak ada gunanya bagi Wapres Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya tersebut melalui proses PTUN. Hal ini dikarenakan, menurutnya, putusan MK dan MA sudah final dan mengikat.

"Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Yusril kemudian menjelaskan bahwa yang menjadi Tergugat dalam putusan MA ialah Dirjen Kemendikdasmen. Oleh karena itu, Gibran tidak bisa mengajukan banding karena tidak maju sebagai pihak Tergugat Intervensi.

"Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final," katanya.

Ia juga menyinggung terkait perkara di PTUN yang berpotensi dihentikan karena objek yang menjadi sengketa, yakni suket Gibran, sudah tidak ada lagi.

"Dalam perkara eh Bu Mercy, eh Pak Denny Indrayana, beliau mengajukan sebagai pihak Tergugat Intervensi, bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah diupload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi," jelas Yusril.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevry Sitorus menyampaikan keheranannya terhadap langkah Gibran yang baru mau buka-bukaan soal polemik ijazah di PTUN."Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/ birokrasi," kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (10/11).