NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Hindun Anisah menyampaikan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan landasan konstitusional bagi pelaksanaan otonomi daerah. Ketiga pasal tersebut juga mengatur hubungan kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengakui kekhususan dan keistimewaan daerah tertentu.
"Akan tetapi, dalam implementasinya, pengaturan desentralisasi asimetris masih memiliki dasar, tujuan, dan karakteristik yang beragam. Sehingga diperlukan evaluasi terhadap pembagian kewenangan, hubungan fiskal pusat dan daerah, kapasitas penyelenggaraan otonomi, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah," ungkap Hindun dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Hal itu disampaikan Hindun saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI, dengan tema "Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa" di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11).
Diskusi ini juga menghadirkan tiga narasumber ahli, yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof. Ahmad M. Ramli, Akademisi FISIP Universitas Padjajaran, Dede Sri Kartini, Akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Petrus Polyando.
Lebih lanjut, Hindun menegaskan kajian desentralisasi asimetris perlu mengidentifikasi sumber persoalan dalam penyelenggaraan desentralisasi, apakah berasal dari keterbatasan norma konstitusi atau justru dari peraturan perundang-undangan, desain kelembagaan, kebijakan pemerintahan, kapasitas daerah, dan implementasinya.
"Ini penting agar gagasan rekonstruksi desentralisasi tidak serta-merta diarahkan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 apabila persoalannya masih dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan," jelasnya.