Hindun mengungkapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 juga disebut sebagai salah satu pijakan akademik untuk memahami ruang lingkup frasa "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Ia mengatakan diskusi ini menjadi bagian dari upaya Badan Pengkajian MPR RI untuk menghimpun pandangan dan masukan akademik secara komprehensif. Sekaligus bagian dari proses meaningful participation, khususnya apabila hasil kajian nantinya menunjukkan adanya kemungkinan kebutuhan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945.
"Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan pemikiran mengenai parameter pemberian desentralisasi asimetris, diferensiasi kewenangan dan kelembagaan, serta pengembangan sistem demokrasi lokal yang mampu memperkuat partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah," pungkasnya.
Sebagai informasi, MPR RI akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Konstitusi sebagai bagian dari upaya memperluas pertukaran gagasan dan memperdalam hasil kajian. Kegiatan ini melibatkan peserta Call for Papers, serta para partisipan dari berbagai kalangan untuk mendiskusikan berbagai isu ketatanegaraan, termasuk desentralisasi dan otonomi daerah.
Turut hadir dalam diskusi tersebut Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Ida Fauziah (F-PKB), Kamrussamad (F-Gerindra), Adrianus Asia Sidot (F-Golkar), Andi Yuliani Paris (F-PAN), dan Teuku Ibrahim (F-Demokrat).