Selain desentralisasi asimetris, diskusi ini juga membahas sistem demokrasi lokal, khususnya mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Dalam perkembangannya, Hindun mengatakan pelaksanaan demokrasi lokal masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya biaya politik, politik uang, pengaruh kekuatan modal, pragmatisme politik, hingga polarisasi masyarakat.

"Persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi untuk memastikan proses demokrasi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah," tegasnya.

Salah satu gagasan yang juga menjadi perhatian, yaitu kemungkinan penerapan sistem hibrida dalam mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. Dalam gagasan tersebut, gubernur diangkat atau dipilih oleh Presiden, sementara bupati dan wali kota tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.

"Gagasan ini masih memerlukan pendalaman, terutama terkait legitimasi demokratis, kedudukan gubernur dalam sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, efektivitas koordinasi pemerintahan, serta implikasinya terhadap kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat," paparnya.

Menurut Hindun, pembahasan mengenai demokrasi lokal tidak semata-mata diarahkan pada pilihan antara pemilihan langsung atau mekanisme lainnya. Lebih dari itu, diperlukan desain yang mampu menjamin kedaulatan rakyat, legitimasi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.