NADIKABAR.COM — Badan Pengkajian MPR RI mendalami rekonstruksi sistem desentralisasi dan demokrasi lokal, termasuk kemungkinan penerapan sistem hibrida dalam mekanisme pengisian jabatan kepala daerah, sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Hindun Anisah mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan desentralisasi, mulai dari pembagian kewenangan, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, hingga kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah.
"Akan tetapi, dalam implementasinya, pengaturan desentralisasi asimetris masih memiliki dasar, tujuan, dan karakteristik yang beragam. Sehingga diperlukan evaluasi terhadap pembagian kewenangan, hubungan fiskal pusat dan daerah, kapasitas penyelenggaraan otonomi, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah," kata Hindun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Hindun dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11).
Ia menjelaskan, secara konstitusional Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah, pengaturan hubungan kewenangan dan keuangan pusat-daerah, serta pengakuan terhadap kekhususan dan keistimewaan daerah tertentu.
Namun, menurut dia, kajian perlu mengidentifikasi apakah persoalan desentralisasi bersumber dari keterbatasan norma konstitusi atau justru berasal dari regulasi, desain kelembagaan, kebijakan pemerintahan, kapasitas daerah, dan implementasinya.