"Ini penting agar gagasan rekonstruksi desentralisasi tidak serta-merta diarahkan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 apabila persoalannya masih dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan," ujarnya.

Selain desentralisasi asimetris, FGD bertema "Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa" tersebut juga membahas sistem demokrasi lokal, khususnya mekanisme pengisian jabatan kepala daerah.

Hindun menilai pelaksanaan demokrasi lokal masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya biaya politik, politik uang, pengaruh kekuatan modal, pragmatisme politik, hingga polarisasi masyarakat.

Salah satu gagasan yang menjadi pembahasan adalah kemungkinan penerapan sistem hibrida, yakni gubernur diangkat atau dipilih oleh Presiden, sedangkan bupati dan wali kota tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.

Menurut Hindun, gagasan tersebut masih membutuhkan pendalaman, terutama menyangkut legitimasi demokratis, kedudukan gubernur dalam sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, efektivitas koordinasi pemerintahan, serta implikasinya terhadap kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat.

"Gagasan ini masih memerlukan pendalaman, terutama terkait legitimasi demokratis, kedudukan gubernur dalam sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, efektivitas koordinasi pemerintahan, serta implikasinya terhadap kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat," katanya.