Ia menegaskan pembahasan demokrasi lokal tidak semata-mata diarahkan pada pilihan antara pemilihan langsung atau mekanisme lainnya, tetapi juga harus mempertimbangkan jaminan kedaulatan rakyat, legitimasi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan daerah.

Dalam pembahasan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 turut menjadi salah satu pijakan akademik untuk memahami ruang lingkup frasa "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Hindun mengatakan FGD tersebut merupakan bagian dari upaya Badan Pengkajian MPR RI menghimpun pandangan dan masukan akademik secara komprehensif, sekaligus menjalankan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation), terutama apabila hasil kajian mengarah pada kemungkinan perubahan konstitusi.

"Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan pemikiran mengenai parameter pemberian desentralisasi asimetris, diferensiasi kewenangan dan kelembagaan, serta pengembangan sistem demokrasi lokal yang mampu memperkuat partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah," ujarnya.

FGD tersebut menghadirkan sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR RI serta akademisi dari Universitas Padjadjaran dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Sebagai tindak lanjut pendalaman isu ketatanegaraan, MPR RI juga akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Konstitusi dengan melibatkan peserta call for papers dan berbagai kalangan untuk membahas sejumlah isu, termasuk desentralisasi dan otonomi daerah.