NADIKABAR.COM — Badan Pengkajian MPR RI mendalami rekonstruksi sistem desentralisasi dan demokrasi lokal, termasuk kemungkinan penerapan sistem hibrida dalam mekanisme pengisian jabatan kepala daerah, sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Hindun Anisah mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan desentralisasi, mulai dari pembagian kewenangan, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, hingga kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah.
"Akan tetapi, dalam implementasinya, pengaturan desentralisasi asimetris masih memiliki dasar, tujuan, dan karakteristik yang beragam. Sehingga diperlukan evaluasi terhadap pembagian kewenangan, hubungan fiskal pusat dan daerah, kapasitas penyelenggaraan otonomi, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah," kata Hindun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Hindun dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11).
Ia menjelaskan, secara konstitusional Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah, pengaturan hubungan kewenangan dan keuangan pusat-daerah, serta pengakuan terhadap kekhususan dan keistimewaan daerah tertentu.
Namun, menurut dia, kajian perlu mengidentifikasi apakah persoalan desentralisasi bersumber dari keterbatasan norma konstitusi atau justru berasal dari regulasi, desain kelembagaan, kebijakan pemerintahan, kapasitas daerah, dan implementasinya.
"Ini penting agar gagasan rekonstruksi desentralisasi tidak serta-merta diarahkan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 apabila persoalannya masih dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan," ujarnya.
Selain desentralisasi asimetris, FGD bertema "Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa" tersebut juga membahas sistem demokrasi lokal, khususnya mekanisme pengisian jabatan kepala daerah.
Hindun menilai pelaksanaan demokrasi lokal masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya biaya politik, politik uang, pengaruh kekuatan modal, pragmatisme politik, hingga polarisasi masyarakat.
Salah satu gagasan yang menjadi pembahasan adalah kemungkinan penerapan sistem hibrida, yakni gubernur diangkat atau dipilih oleh Presiden, sedangkan bupati dan wali kota tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.
Menurut Hindun, gagasan tersebut masih membutuhkan pendalaman, terutama menyangkut legitimasi demokratis, kedudukan gubernur dalam sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, efektivitas koordinasi pemerintahan, serta implikasinya terhadap kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat.
"Gagasan ini masih memerlukan pendalaman, terutama terkait legitimasi demokratis, kedudukan gubernur dalam sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, efektivitas koordinasi pemerintahan, serta implikasinya terhadap kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat," katanya.
Ia menegaskan pembahasan demokrasi lokal tidak semata-mata diarahkan pada pilihan antara pemilihan langsung atau mekanisme lainnya, tetapi juga harus mempertimbangkan jaminan kedaulatan rakyat, legitimasi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan daerah.
Dalam pembahasan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 turut menjadi salah satu pijakan akademik untuk memahami ruang lingkup frasa "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Hindun mengatakan FGD tersebut merupakan bagian dari upaya Badan Pengkajian MPR RI menghimpun pandangan dan masukan akademik secara komprehensif, sekaligus menjalankan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation), terutama apabila hasil kajian mengarah pada kemungkinan perubahan konstitusi.
"Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan pemikiran mengenai parameter pemberian desentralisasi asimetris, diferensiasi kewenangan dan kelembagaan, serta pengembangan sistem demokrasi lokal yang mampu memperkuat partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah," ujarnya.
FGD tersebut menghadirkan sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR RI serta akademisi dari Universitas Padjadjaran dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Sebagai tindak lanjut pendalaman isu ketatanegaraan, MPR RI juga akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Konstitusi dengan melibatkan peserta call for papers dan berbagai kalangan untuk membahas sejumlah isu, termasuk desentralisasi dan otonomi daerah.