NADIKABAR.COM β€” Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan pentingnya penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Hal tersebut dibahas Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI dalam Focus Group Discussion (FGD) Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial bertajuk 'Penguatan Ekonomi Kreatif untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan' di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (17/11).

Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Tifatul Sembiring menjelaskan bahwa Badan Pengkajian MPR RI tengah melaksanakan pengkajian secara komprehensif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), khususnya terkait sistem keuangan negara, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial.

Ia juga menekankan bahwa persaingan global pada masa mendatang akan semakin ditentukan oleh ide, kreativitas, talenta, dan kekayaan intelektual yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi momentum penting untuk menggeser paradigma ekonomi tradisional yang selama ini masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam (SDA).

"Jadi, ekonomi kreatif ini salah satu peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena dia berangkat dari ide kreativitas, talenta, kekayaan intelektual. Proses dari merenung, menciptakan sesuatu, ini tentu akan menggeser konsep ekonomi tradisional yang sangat bergantung kepada SDA," ujar Tifatul dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,4 persen. Sejatinya, kata dia, capaian tersebut harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sektor ekonomi kreatif, optimalisasi ekosistem digital, serta dukungan regulasi yang memadai menjadi hal penting.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Gunawan Sumodiningrat menekankan pentingnya mengembalikan arah pembangunan nasional pada filosofi dasar Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila, sekaligus mengintegrasikannya dengan perkembangan era digital.

Menurutnya, arah pembangunan Indonesia pascareformasi perlu ditata kembali dengan memperkuat fondasi filosofis, sistem ekonomi kerakyatan, dan pemanfaatan teknologi digital guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Yang paling penting itu apa? Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kuncinya di pembukaannya. Satu, melindungi bangsanya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat itu, menjaga ketertiban dunia. Berdasarkan Pancasila. Sudah itu saja. Di alinea keempat. Selesai," ujarnya.

Transformasi ekonomi nasional juga menurutnya tidak dapat dilepaskan dari penguatan tiga pilar utama, yakni landasan filosofis pembangunan, sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat, serta digitalisasi yang selaras dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan ekosistem digital.

Pengembangan ekonomi kreatif juga, kata dia, harus tetap berpijak pada asas kekeluargaan dan semangat gotong royong sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kekayaan alam dan seluruh potensi bangsa dikelola secara adil demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta, Suyanto memaparkan strategi pengembangan ekonomi kreatif melalui konsep desa mandiri digital (smart village) serta penguatan industri kreatif dan kekayaan intelektual (intellectual property) Indonesia agar mampu menembus pasar internasional.

Ia mencontohkan keberhasilan produk-produk berbasis kreativitas dengan karakter global, seperti PokΓ©mon dan Hello Kitty, yang mampu menghasilkan nilai ekonomi sangat besar, bahkan melampaui skala anggaran negara. Karena itu, potensi lokal Indonesia yang kaya akan budaya, cerita rakyat (local story), dan talenta muda perlu dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi modern serta kolaborasi dengan jejaring industri kreatif global berstandar Hollywood.

"Jadi konsepnya smart village berbasis creative village. Jadi intinya desa itu kita jadikan sebagai smart village. Jadi penciptaan lapangan kerja lokal. Jadi ini, ini kita kerja samanya dengan distributor besar. Local story with Hollywood technology," sambungnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII), Agus Widarjono menyoroti pentingnya penguatan instrumen hukum, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta jaminan sosial bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

Agus menjelaskan berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi endogen (endogenous growth theory), bahwa pertumbuhan ekonomi modern sangat dipengaruhi oleh kualitas modal manusia (human capital), inovasi, dan penyebaran pengetahuan (knowledge spillover). Oleh karena itu, aset tidak berwujud, seperti kekayaan intelektual, perlu memperoleh kepastian dan perlindungan hukum agar memiliki nilai ekonomi serta dapat dimanfaatkan sebagai agunan dalam mengakses pembiayaan perbankan.

Agus juga menekankan perlunya lembaga penilai khusus untuk aset kekayaan intelektual serta mekanisme pasar lelang sekunder. Kedua instrumen tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian valuasi ekonomi terhadap karya kreatif para inovator.

Menutup rangkaian FGD ini, Tifatul Sembiring menyampaikan sejumlah catatan penting serta kesimpulan strategis. Baginya, ekonomi kreatif merupakan sektor masa depan yang tidak bertepi, yang mampu memberikan kemandirian bagi generasi muda sekaligus membuka lapangan kerja luas hingga ke pelosok desa.

Lebih lanjut, Tifatul menegaskan bahwa seluruh masukan dan kajian komprehensif dari para pakar dan akademisi ini akan dihimpun untuk memperkuat landasan konstitusional, khususnya dalam penyempurnaan UUD 1945.

Ia juga menyoroti pentingnya adaptasi konstitusi terhadap perkembangan zaman, termasuk memasukkan ruang digital dan virtual ke dalam cakupan pengelolaan sumber daya negara.

"Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 perlu menjadi salah satu perhatian dalam kajian ketatanegaraan seiring perkembangan zaman, khususnya kemajuan teknologi digital. Selama ini, Pasal 33 ayat (3) mengatur mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ke depan, kita juga perlu memikirkan bagaimana perkembangan ruang digital, internet, dan teknologi satelit dapat diakomodasi dalam kerangka konstitusi," tuturnya.

Menurutnya, kajian konstitusi perlu dilandasi filosofi yang kuat dan cara pandang yang berorientasi ke masa depan agar mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Terakhir, Tifatul juga mengajak masyarakat luas untuk aktif berpartisipasi menyampaikan aspirasi melalui kanal komunikasi resmi MPR RI melalui https://e-aspirasikonstitusi.mpr.go.id/ untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, serta pandangan berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Jadi supaya semua tersalurkan, sambung rasa istilahnya nyambung antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Jadi supaya ada interaksi," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Tifatul Sembiring, bersama sejumlah anggota, yakni Lisda Hendrajoni, Happy Djarot, A. Ian Ali Baal Masdar, Al Hidayat Samsu, dan Muhammad Hatta. Hadir pula tiga narasumber, yaitu Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Gunawan Sumodiningrat; Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta, Suyanto; serta Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII), Agus Widarjono.