Selain itu Direktur Eksekutif Perkumpulan Sudut Muda Inspirasi, Kristian Redison Simarmata mengkritik kecenderungan penempatan Pancasila dalam praktik bernegara saat ini.
"Pancasila jangan hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan semata, melainkan harus menjadi standar uji etis. Keadilannya di mana? Kemanusiaannya di mana? Representasinya di mana? Standar etika dan integritas Pancasila itu harus diuji secara nyata dalam setiap kebijakan," ujar Kristian.
Kristian menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pijakan Nation and Character Building serta penegakan keadilan distributif dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam (SDA). Ia juga mengingatkan agar praktik politik uang dan tingginya biaya pemilu segera dihentikan karena berisiko merusak mandat rakyat, menurunkan kepercayaan publik (public trust), serta menjauhkan para wakil rakyat dari nilai-nilai hikmah kebijaksanaan.
Melalui forum diskusi yang mendalam dan komprehensif ini, Badan Pengkajian MPR RI selanjutnya akan menghimpun masukan strategis serta rekomendasi kebijakan yang konstruktif.
Hasil FGD di Deli Serdang ini nantinya akan menjadi bahan kajian penting bagi lembaga legislatif dalam merumuskan langkah-langkah penguatan pengawasan serta menjaga konsistensi arah penyelenggaraan negara agar senantiasa berpedoman pada nilai-nilai luhur Demokrasi Pancasila dan kedaulatan rakyat yang seutuhnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh narasumber ahli dari kalangan akademisi dan praktisi, yakni Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik Universitas HKBP Nommensen Medan Prof. Marlan Hutahaean, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Adil Arifin, serta Direktur Eksekutif Perkumpulan Sudut Muda Inspirasi (SMI) Kristian Redison Simarmata.
Selain itu, hadir pula sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR RI, di antaranya I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan dari Fraksi PDI Perjuangan, Endang Setyawati Thohari dari Fraksi Partai Gerindra, Erna Sari Dewi dari Fraksi Partai NasDem, Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat, Denty Eka Widi Pratiwi dari Kelompok DPD RI, serta Ivanda Awalina Firdausi Sukandar dari Kelompok DPD RI.
