NADIKABAR.COM — Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu, mengusulkan agar DPD RI diberi peran lebih besar dalam penyaluran anggaran ke daerah. Langkah ini dinilai dapat memastikan pengelolaan kekayaan alam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah penghasil.

Badikenita mengatakan DPD RI memiliki hak untuk memberikan pertimbangan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia berharap pemerintah juga memberikan kepercayaan kepada DPD untuk ikut menyalurkan anggaran ke daerah.

Menurut Badikenita, anggota DPD memiliki pemahaman langsung mengenai kebutuhan setiap provinsi. DPD juga memiliki perwakilan di seluruh provinsi serta komite yang menangani berbagai bidang, seperti pertanian dan perhubungan.

"Kami menyarankan mungkin nanti di dalam penghitungan DBH (Dana Bagi Hasil) dan sebagainya atau di dalam APBN itu, kenapa tidak diberikan ke DPD yang menyalurkan di daerah?" kata Badikenita dalam acara Senator Menyapa Episode III di Studio II NadiKabar.com, Jakarta, Kamis (19/11).

Ia menjelaskan anggota DPD mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan turut memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.