NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia buka-bukaan beberapa perusahaan perantara atau perusahaan cangkang ikut serta dalam pengadaan impor BBM hingga LPG di tanah air. Hal ini terjadi karena sejak dahulu impor energi dilakukan murni dengan skema bisnis antar dua perusahaan (business-to-business/b-to-b).
Pemerintah tak mau hal ini terjadi, pria yang juga merangkap sebagai Menteri ESDM tersebut mengatakan kini pemerintah memiliki skema impor energi baru. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026, pengadaan yang sebelumnya dilakukan antar badan usaha kini akan dilakukan lewat kerja sama langsung antar pemerintah (government-to-government/g-to-g) atau antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/g-to-b).
Dalam hal ini mpor energi tidak lagi dilakukan oleh Pertamina, melainkan langsung dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU). Dengan begitu kata Bahlil, negara yang bakal maju langsung melakukan impor. Langkah ini diharapkan Bahlil bisa menghapus keterlibatan perusahaan cangkang dalam impor energi.
"Sekarang negara yang di depan. Jadi nggak ada lagi perusahaan-perusahaan cangkang yang 30 lebih itu, nggak ada lagi. Jadi sekarang pemerintah langsung melakukan lobi, deal dengan negara lain yang mempunyai sumber energi," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Jumat (30/10/2026).
