NADIKABAR.COM — Jakarta (NadiKabar) – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengusaha daerah harus mendapat bagian lebih besar dari proyek-proyek hilirisasi sumber daya alam. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak ingin investasi besar yang dibangun di daerah justru hanya menguntungkan pemodal besar, sementara pengusaha lokal sekadar menjadi penonton.
Bahlil menilai, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari banyaknya smelter atau pabrik pengolahan yang berdiri di Indonesia. Lebih dari itu, industri pengolahan harus mampu menciptakan pemerataan ekonomi, membuka kesempatan bagi UMKM, serta memperkuat posisi pengusaha nasional dalam rantai pasok industri.
"Jangan semua pekerjaan dikuasai, dimonopoli oleh satu kelompok tertentu, tapi harus dibagi kepada orang daerah, untuk juga mereka bisa ikut mengambil bagian dalam rangka penciptaan ekonomi di daerahnya masing-masing," tegas Bahlil dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Menurut Bahlil, selama ini terdapat ketimpangan dalam keterlibatan pengusaha lokal pada proyek-proyek industri berskala besar. Meski pembangunan industri berlangsung di daerah, pengadaan barang dan jasa justru kerap didominasi perusahaan dari Jakarta.
Ia mencontohkan pengalamannya ketika menjabat Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Saat itu, ia melihat kebutuhan industri di daerah, mulai dari barang sederhana hingga kebutuhan operasional, justru didatangkan dari Jakarta.
"Dulu waktu saya jadi Ketua Umum HIPMI, pengusaha di Jakarta ini ketika membangun industri hilirisasinya di daerah, dari gunting kuku sampai gunting rambut, itu semua pengadaannya diambil dari Jakarta. Terus orang daerah menjadi apa?" ujarnya.
Pengusaha Lokal Jangan Kalah dari Pemodal Besar
Bahlil mengungkapkan, pemerintah telah menerbitkan keputusan menteri yang mengatur penggunaan kontraktor tidak terafiliasi sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha daerah untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan.
Kebijakan tersebut, menurut dia, tidak selalu mendapat sambutan positif dari kalangan pengusaha besar. Sebab, aturan itu mengubah pola pengadaan barang dan jasa yang selama ini berjalan.
"Saya banyak dikritik sama teman-teman saya pengusaha besar, tentang kontraktornya harus tidak boleh terafiliasi, harus pakai orang daerah," ungkapnya.
