Di sisi lain, Bahlil mengingatkan bahwa agenda hilirisasi nasional juga tidak boleh berhenti pada pembangunan pabrik pengolahan atau smelter di dalam negeri.
Menurutnya, pembangunan smelter belum cukup untuk disebut sebagai keberhasilan hilirisasi apabila teknologi, permodalan, hingga penguasaan industrinya masih bergantung pada pihak luar negeri.
"Bagi saya, hilirisasi itu jangan cuma membangun smelter. Kalau pabriknya ada di Indonesia, tetapi teknologinya masih dari luar, modalnya bergantung pada luar, ya kita belum sepenuhnya mandiri. Kita hanya memindahkan tempat pengolahan, sementara ketergantungannya masih ada," ujar Bahlil.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, ingin memastikan hilirisasi memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional, sekaligus memperkuat kemampuan teknologi dan kapasitas industri dalam negeri.
Bahlil juga menyebut pembenahan tata kelola investasi dan perizinan terus dilakukan agar proses bisnis menjadi lebih transparan dan efisien.
Salah satunya melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan yang dikembalikan menjadi sistem satu tahun. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan pasokan pasar sekaligus melindungi penerimaan negara.
Bahlil menegaskan, keberpihakan kepada pengusaha daerah merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam.
"Ketika diperhadapkan antara kepentingan rakyat dan kepentingan sekelompok orang, saya lebih memilih untuk mengedepankan kepentingan rakyat daripada sekelompok orang," katanya.
"Karena saya lahir dari kampung, maka saya insyaallah akan istiqomah untuk berjuang untuk rakyat, bangsa, dan negara," pungkas Bahlil.
