Selain keterlibatan dalam kegiatan operasional, Bahlil juga menyoroti ketimpangan kepemilikan izin usaha pertambangan (IUP). Ia mempertanyakan minimnya pengusaha daerah yang memiliki izin tambang, meskipun sumber daya alam tersebut berada di wilayah mereka.
"Nikel punya orang Sulawesi, punya orang Maluku, punya orang daerah. Tapi berapa orang Sulawesi dan orang Maluku yang punya IUP?" kata Bahlil.
Kondisi serupa, menurut dia, terjadi di wilayah penghasil batu bara seperti Kalimantan dan Sumatera. Sumber daya tambang berada di daerah, tetapi kepemilikan izin justru lebih banyak dikuasai pengusaha yang berkantor di Jakarta.
Bahlil menilai mekanisme tender atau lelang selama ini membuat pengusaha daerah kesulitan bersaing dengan kelompok usaha besar yang memiliki kekuatan modal lebih kuat.
Karena itu, pemerintah mendorong perubahan regulasi melalui Undang-Undang Minerba untuk memberikan prioritas kepada UMKM, koperasi, dan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam memperoleh akses perizinan pertambangan.
"Inilah sebagai bentuk afirmatif kehadiran negara dalam rangka memberikan prioritas keadilan kepada teman-teman daerah untuk bisa memiliki IUP," tegasnya.
Ia mengingatkan, tanpa kebijakan afirmatif, kepemilikan tambang berpotensi terus berputar pada kelompok pengusaha yang sama.
"Nanti pemilik tambang ya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nanti yang kaya itu lagi, itu lagi, itu lagi," katanya.
Hilirisasi Jangan Sekadar Memindahkan Smelter
