NADIKABAR.COM — Pemerintah Indonesia mengambil sejumlah langkah di sektor energi di tengah ketegangan dengan Singapura terkait kabut asap lintas negara. Setelah memangkas pasokan gas pipa sebesar 31 BBTUD, kini RI menahan rencana ekspor listrik dan meminta ekspor sumber daya alam (SDA), termasuk mineral, batu bara, dan gas alam cair (LNG), tidak lagi melalui negara transit.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia masih membutuhkan listrik untuk kebutuhan domestik. Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kekuatan daya tawar energi Indonesia, potensi penerimaan negara, hingga risiko terhadap investasi dan hubungan ekonomi dengan Singapura.
Lantas, apakah penahanan ekspor listrik memang didasarkan pada kebutuhan domestik atau menjadi pesan politik? Seberapa besar ketergantungan Singapura terhadap energi Indonesia, dan apakah kebijakan tersebut cukup kuat untuk menekan negara itu?
Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai alasan kebutuhan listrik domestik memang memiliki dasar, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan penahanan proyek ekspor listrik ke Singapura. Menurutnya, persoalan harga dan pesan politik juga menjadi faktor penting.
"Keduanya, dengan bobot terbesar pada harga dan pesan politik," tulis Yayan dalam keterangannya kepada NadiKabar.com, Senin (2/11).
Ia menjelaskan Batam mengalami kekurangan pasokan sekitar 40 megawatt (MW), sementara pengalihan gas sebesar 31 BBTUD ke Batam dan Bintan setara sekitar 190 MW listrik. Namun, proyek ekspor listrik ke Singapura berkapasitas 3,4 gigawatt (GW) dirancang menggunakan pembangkit surya dan baterai baru, bukan mengambil pasokan dari jaringan PLN.
Defisit Batam, menurut Yayan, hanya sekitar 1,2 persen dari kapasitas proyek ekspor tersebut. Ia juga menyebut Bahlil sebelumnya telah menyatakan harga jual listrik belum cocok sejak 19 Oktober.
"Kami tidak dapat membaca niat pejabat, tetapi data menunjukkan alasan kebutuhan dalam negeri saja tidak cukup," ujarnya.
Dari sisi pasokan, Yayan menyebut kapasitas pembangkit nasional mencapai 107,5 GW pada akhir 2025 dengan cadangan daya sekitar 39 persen. Meski sejumlah wilayah masih mengalami kendala pasokan, ia menilai persoalan tersebut tidak menunjukkan kekurangan kapasitas pembangkit secara nasional.
Yayan memperkirakan proyek ekspor listrik 3,4 GW dapat menghasilkan 13,4 terawatt hour (TWh) per tahun. Nilai penerimaan kotornya diperkirakan mencapai US$2,8 miliar per tahun, dengan laba sekitar US$600 juta. Investasi inti proyek diperkirakan US$15 miliar hingga US$20 miliar, bahkan dapat mencapai US$30 miliar hingga US$50 miliar jika mencakup rantai pasok panel surya dan baterai.
Namun, keuntungan proyek bergantung pada harga jual. Dalam model Yayan, harga listrik tiba di Singapura sebesar 20,8 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh), sedangkan biaya produksi dan pengiriman sekitar 16,3 sen. Ia memperkirakan setiap tahun penundaan proyek dapat menghilangkan sekitar US$500 juta nilai proyek.
Terkait ketergantungan Singapura, Yayan menyebut sekitar 95 persen listrik negara tersebut berasal dari gas. Pasokan gas pipa Indonesia mencapai 409,55 BBTUD atau sekitar 32 persen konsumsi gas Singapura.
Meski demikian, pengurangan pasokan sebesar 31 BBTUD hanya sekitar 2,4 persen dari konsumsi gas negara tersebut. Singapura masih dapat menggantinya dengan LNG dari pasar global. Jika seluruh pasokan gas pipa Indonesia terhenti, negara itu diperkirakan membutuhkan tambahan LNG sekitar 2,9 juta ton per tahun, dengan biaya tambahan US$300 juta hingga US$600 juta.
"Ketergantungannya besar, tetapi mudah diganti, meski dengan biaya," tulis Yayan.
Selanjutnya, Yayan menilai larangan ekspor melalui negara transit belum tentu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Menurutnya, royalti dan bea keluar dihitung berdasarkan harga acuan dan volume ekspor, bukan jalur pelayaran.
