"Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," jelasnya.
Panja juga menegaskan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya. Termasuk di dalamnya ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," katanya.
Selain itu, RUU tersebut juga mengatur pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan.
Kemudian, dia mengatakan RUU Perampasan Aset mengatur jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.