"Enam, jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak," ungkapnya.
"Tujuh, tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya," sambungnya.
Selain itu, RUU mengatur pengelolaan aset oleh badan yang berkompeten, pengawasan oleh badan independen. Kemudian, juga mengatur pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
"Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen," paparnya.
"Sembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Sepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," imbuh dia.