NADIKABAR.COM — Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR telah merampungkan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. RUU tersebut mengatur sejumlah hal, di antaranya ruang lingkup tindak pidana hingga badan pengelolaan aset.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja Habiburokhman dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Habiburokhman mengatakan panja telah menyisir sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisir masalah DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan panja juga menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli selama proses pembahasan. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk memperkaya materi RUU agar lebih partisipatif dan berkeadilan.

"Alhasil, pembahasan dalam panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," katanya.

Habib mengatakan terdapat sejumlah pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset. Salah satunya mengenai prinsip dan asas hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).