NADIKABAR.COM — Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR telah merampungkan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. RUU tersebut mengatur sejumlah hal, di antaranya ruang lingkup tindak pidana hingga badan pengelolaan aset.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja Habiburokhman dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Habiburokhman mengatakan panja telah menyisir sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Panja telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisir masalah DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan panja juga menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli selama proses pembahasan. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk memperkaya materi RUU agar lebih partisipatif dan berkeadilan.

"Alhasil, pembahasan dalam panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," katanya.

Habib mengatakan terdapat sejumlah pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset. Salah satunya mengenai prinsip dan asas hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

"Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," jelasnya.

Panja juga menegaskan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya. Termasuk di dalamnya ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," katanya.

Selain itu, RUU tersebut juga mengatur pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan.

Kemudian, dia mengatakan RUU Perampasan Aset mengatur jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

"Enam, jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak," ungkapnya.

"Tujuh, tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya," sambungnya.

Selain itu, RUU mengatur pengelolaan aset oleh badan yang berkompeten, pengawasan oleh badan independen. Kemudian, juga mengatur pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

"Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen," paparnya.

"Sembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Sepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," imbuh dia.