NADIKABAR.COM — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengatakan bahwa dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perhatian terhadap guru madrasah, santri, dan pesantren terus diperkuat, terutama bagi kelompok yang belum mendapatkan afirmasi kebijakan secara optimal.

"Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agama memastikan guru madrasah, santri, dan pesantren yang lama belum tersentuh afirmasi kebijakan secara optimal kini mendapat pengakuan dan dukungan yang setara," ujar Syahganda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat dari peningkatan akses guru madrasah terhadap Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Jumlah peserta PPG di lingkungan Kementerian Agama meningkat dari 29.933 orang pada tahun 2024 menjadi 206.411 orang pada tahun 2025. Pada saat yang sama, tunjangan guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

Menurut Syahganda, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pengakuan profesionalitas guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Peran guru ini penting dalam membangun kualitas pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak peserta didik," ujar Syahganda.

Syahganda melanjutkan dukungan pemerintah juga diarahkan untuk memastikan santri dan siswa madrasah memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas.

Sepanjang tahun 2025–2026, pemerintah menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah senilai Rp7 triliun bagi anak-anak pesantren dan mahasiswa.

Selain bantuan pendidikan, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau lebih dari tiga juta siswa dan santri. Sementara program Makan Bergizi Gratis menjangkau 6,3 juta siswa madrasah dan santri.

Berbagai program tersebut ditujukan untuk membantu mengurangi hambatan ekonomi yang dapat mengganggu keberlanjutan pendidikan.

"Dengan dukungan biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan pemenuhan gizi, anak-anak dari keluarga sederhana diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka," kata Syahganda.

Syahganda menambahkan penguatan pendidikan pesantren juga dilakukan melalui pembenahan kelembagaan. Setelah diusulkan sejak 2019, Direktorat Jenderal Pesantren resmi terbentuk pada Maret 2026.

Kehadiran direktorat jenderal ini memberikan ruang kelembagaan khusus bagi sekitar 42 ribu pondok pesantren untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan, perlindungan santri, dan kemandirian ekonomi.

Pembentukan lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran pesantren, tidak hanya sebagai tempat menimba ilmu agama, tetapi juga sebagai institusi pendidikan yang berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kehidupan sosial masyarakat.

Syahganda menegaskan rangkaian kebijakan tersebut menjadi fondasi untuk menyiapkan generasi santri dan madrasah yang mampu bersaing, memiliki akhlak yang baik, serta menghargai keberagaman di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui penguatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar siswa, dan pengembangan pesantren, pemerintah menempatkan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi masa depan.