Lebih lanjut, ia juga menyampaikan komunikasi publik yang ideal itu harus bernuansa "nyaman". Artinya, pesan disampaikan tanpa kesan menggurui, defensif atau menceramahi dari atas (patronizing).
"Ketika sebuah kebijakan dikemas dengan empati dan bahasa keseharian yang objektif, resistensi publik akan melunak secara organik sehingga stabilitas sosial-ekonomi tetap terjaga," katanya.
Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi dan demografi yang masif, Retno melanjutkan, lanskap sosial di Indonesia menuntut kepekaan kultural yang tinggi. Masyarakat secara sosiologis sangat dipengaruhi oleh dinamika kelompok, norma komunal hingga sentimen kolektif di ruang digital.
"Masyarakat kita sangat dipengaruhi oleh dinamika kelompok, norma komunal, serta figur otoritas informal. Jika pemerintah datang dengan gaya komunikasi institusional yang dingin, elitis, dan kaku, pesan tersebut dipastikan akan mental di tingkat akar rumput," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, komunikasi pemerintah yang sukses bukan lah tentang seberapa lantang negara berbicara kepada rakyatnya, tetapi seberapa baik negara mendengarkan, menghargai, dan merumuskan kebijakan bersama rakyat.
