Menurutnya, pemerintah tak bisa hanya mengandalkan klaim kepemilikan tanpa dukungan data yang terintegrasi. Ia menyoroti konflik agraria yang dipicu dari ketidaksesuaian data antarlembaga.
"Indonesia merdeka tahun 1945, itu paling paling lambat tahun 1950 kita sudah melakukan reforma agraria, kenapa karena kan kita lama dalam kolonialisme aset-aset yang kita terima aset negara itu kan termasuk aset perusahaan yang kemudian bikin BUMN dan lain-lain aset-aset dari kolonial yang dipindah Nah karena kalau nggak jadi enggak penguasa dulu penguasanya kalau lihat di pemerintahan," papar Azis.
"Kalau kita melihat dengan perkembangan teknologi modern, harusnya negara sudah tidak bicara lagi tentang pengaturan, tapi pengaturan data. Kenapa? Karena negara maju, negara modern sebagai sumber produktivitas itu sudah datang. Sementara kita masih primitif Pak, masih ngantuk," sambungnya.
