Di sisi lain, sekitar 22,93 juta penduduk masih hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 sebesar 4,68 persen. Kondisi ini menjadi alasan untuk memperkuat sinergi kebijakan ekonomi, memperluas investasi produktif, membuka lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat.
"Kita memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kuncinya ada pada kerja sama seluruh kementerian, kepastian kebijakan, dan pelaksanaan program yang terukur. Rakyat harus semakin merasakan hasil pembangunan," tegas Bamsoet.
Bamsoet juga menyoroti pentingnya penguatan sektor hukum dan keamanan nasional, termasuk penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo. Persoalan tersebut perlu ditangani secara profesional, objektif, dan transparan dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.
"Dugaan penyadapan terhadap Presiden harus ditangani secara serius dan sesuai hukum. Kita perlu memastikan sistem pengamanan negara semakin kuat, pengawasan berjalan efektif, dan setiap institusi bekerja secara profesional agar kepercayaan publik terus terjaga," kata Bamsoet.
Dosen pascasarjana Universitas Borobudur ini memaparkan, konsolidasi juga perlu diperkuat melalui koordinasi kementerian, lembaga penegak hukum, intelijen, BUMN, hingga pemerintah daerah. Evaluasi kinerja kabinet, penyelarasan program, dan penguatan pengawasan anggaran dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
