Bamsoet menambahkan, GBHP dapat menjadi dasar penyusunan agenda jangka panjang FKPPI untuk 10 hingga 20 tahun, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program kerja nasional, daerah, cabang, hingga tingkat desa dan kelurahan.
"Setiap kepengurusan harus mampu menjawab tiga pertanyaan sederhana: apa yang dikerjakan, untuk siapa manfaatnya, dan apa hasil yang dapat diukur. Dengan begitu, keberhasilan FKPPI tidak hanya dinilai dari banyaknya kegiatan, tetapi dari kontribusi nyata kader bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Bamsoet.
GBHP, lanjut Bamsoet, harus mempertegas jati diri FKPPI sebagai organisasi bela negara, kader kebangsaan, dan rumah bersama generasi penerus keluarga besar TNI-Polri. FKPPI harus hadir menjaga persatuan nasional, mencetak pemimpin berkarakter, memperkuat kesejahteraan rakyat, mendukung ketahanan pangan dan ekonomi, serta membangun literasi digital untuk melawan hoaks dan disinformasi.
"Bela negara hari ini jauh lebih luas. Generasi muda dapat membela negara melalui prestasi, kewirausahaan, penguasaan teknologi, ketahanan pangan, kepedulian sosial, menjaga persatuan, melawan disinformasi, serta ikut menyelesaikan persoalan masyarakat. GBHP harus membuat FKPPI semakin relevan bagi Generasi Milenial dan Gen-Z yang merupakan kekuatan besar kader organisasi," ujar Bamsoet.
