NADIKABAR.COM — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan penyelesaian konflik Papua harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, negara harus tegas menghentikan kekerasan sekaligus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Bamsoet mengatakan kehadiran aparat keamanan tetap diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan melindungi masyarakat. Namun, dia mengatakan perdamaian jangka panjang akan sulit terwujud tanpa keadilan, kepercayaan rakyat, serta keterlibatan langsung orang asli Papua dalam menentukan masa depan daerahnya.
Hal itu disampaikan Bamsoet usai mengikuti rapat koordinasi bidang Polhukam Wantimpres di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Anggota bidang Polhukam Wantimpres yang hadir antara lain Agum Gumelar, Budi Gunawan, Anwar Usman, Yahya Cholil Staquf, Ida Bagus Purwalaksana, Mohammad Hatta, Margarito Kamis, Rocky Gerung, dan John Gluba Gebze.
"Langkah dan Kebijakan Presiden Presiden Prabowo sudah tepat. Negara harus tegas menghentikan kekerasan di Papua, tetapi jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan. Kelompok bersenjata yang mengancam keselamatan warga harus ditindak tegas. Sementara luka sosial yang selama ini dirasakan masyarakat Papua harus dipulihkan melalui keadilan dan kesejahteraan," ujar Bamsoet.
Waketum Golkar ini mengingatkan kekerasan yang terus terjadi di Papua berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Data Komnas HAM mencatat sepanjang 2025 terdapat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata yang menyebabkan 119 orang meninggal dunia dan 43 orang luka-luka. Sementara pada semester pertama 2026, tercatat 42 peristiwa dengan 59 korban meninggal dunia dan 50 orang mengalami luka-luka.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan penanganan Papua membutuhkan kebijakan keamanan yang terukur, penegakan hukum yang konsisten, serta perlindungan maksimal bagi masyarakat sipil.
"Jangan sampai masyarakat Papua terus hidup dalam ketakutan. Setiap korban jiwa adalah kehilangan bagi bangsa Indonesia. Siapa pun yang menggunakan senjata untuk meneror dan menyerang warga harus diproses secara hukum. Pada saat yang sama, aparat wajib menjaga keselamatan rakyat dan menghormati hak asasi manusia," tegas Bamsoet.
Mantan Ketua MPR RI ini juga menyoroti kesenjangan kesejahteraan yang masih terjadi di Papua. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2026 menunjukkan tingkat kemiskinan di Papua Tengah mencapai 30,41 persen dan Papua Pegunungan 26,34 persen. Angka itu jauh di atas tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen.
Bamsoet menilai kondisi itu menunjukkan masih besarnya pekerjaan pemerintah dalam memperbaiki akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, kesempatan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat setempat. Dia mengatakan pelaksanaan otonomi khusus juga perlu terus dievaluasi.
"Perdamaian akan sulit tumbuh apabila masyarakat masih menghadapi kemiskinan dan ketimpangan. Anak-anak Papua berhak memperoleh pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang layak, serta kesempatan kerja yang luas. Masyarakat Papua harus merasakan bahwa negara hadir untuk memperbaiki kehidupan mereka," kata Bamsoet.
Bamsoet mengatakan keberhasilan kebijakan pemerintah di Papua harus terlihat dari kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurutnya, kekerasan harus terus berkurang, warga yang mengungsi bisa kembali ke rumah dengan aman, anak-anak bisa bersekolah tanpa rasa takut, layanan kesehatan menjangkau daerah terpencil, dan kegiatan ekonomi kembali berjalan.
Selain itu, dia menilai pemerintah juga perlu mengevaluasi kebijakan keamanan dan pembangunan secara berkala dengan melibatkan masyarakat setempat. Menurutnya, dengan begitu, upaya menjaga stabilitas dapat berjalan beriringan dengan pemulihan kepercayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
"Senjata harus dihentikan dengan ketegasan negara, luka sosial disembuhkan dengan keadilan, dan masa depan Papua dibangun bersama orang Papua. Papua adalah Indonesia. Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia. Karena itu, menjaga Papua berarti melindungi rakyatnya, menghormati martabatnya, dan memastikan masa depannya lebih baik," pungkas Bamsoet.
