"Pangan sekarang sudah menjadi isu strategis yang menyangkut ketahanan nasional. Kita melihat sendiri bagaimana konflik geopolitik, perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan perubahan harga komoditas global dapat berdampak sampai ke meja makan masyarakat. Begitu juga infrastruktur. Jalan, pelabuhan, bandara, irigasi, air bersih, energi dan infrastruktur digital merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi," kata Bamsoet.
Bamsoet memaparkan, komisi Geopolitik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan juga memiliki posisi sangat penting karena perubahan peta kekuatan dunia semakin cepat. Persaingan negara besar, konflik kawasan, proteksionisme perdagangan, keamanan siber, perkembangan kecerdasan artifisial, serta perubahan rantai pasok global dapat langsung memengaruhi kepentingan Indonesia.
Wantimpres RI perlu memberikan masukan yang mampu menjaga politik luar negeri bebas aktif sekaligus memastikan ketahanan hukum, pertahanan, keamanan, dan perlindungan HAM tetap berjalan dalam satu kerangka kepentingan nasional.
"Kita perlu menjaga politik luar negeri bebas dan aktif, memperkuat posisi Indonesia di ASEAN, memanfaatkan keanggotaan dalam BRICS, sekaligus membangun hubungan konstruktif dengan Amerika Serikat, China, Eropa, Jepang, India dan negara-negara lain. Nasihat kepada Presiden dalam bidang ini harus melihat persoalan secara utuh, karena keputusan geopolitik hari ini dapat berpengaruh terhadap investasi, perdagangan, pertahanan, energi dan kesejahteraan masyarakat," jelas Bamsoet.
